TASIKMALAYA — Gerakan kritis terhadap tata kelola infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya memasuki babak baru. Setelah menemukan berbagai kejanggalan masif mulai dari catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI hingga proyek jalan yang mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat, Serikat Mahasiswa Rakyat Priangan Timur (SEMARAK PRIATIM) secara resmi melayangkan Surat Somasi Terbuka dan Mosi Tidak Percaya kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Langkah konstitusional ini ditempuh menyusul sikap pimpinan dewan yang dinilai lamban dan mengabaikan surat permohonan audiensi yang telah dilayangkan organisasi mahasiswa tersebut selama hampir dua minggu dengan dalih administratif.
Utang Raksasa PT SMI Rp230 Miliar dan Dugaan Mekanisme Bypass
Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang Pemkab Tasikmalaya diketahui disokong oleh pinjaman daerah senilai Rp230 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)—sebuah utang jangka panjang yang nantinya menjadi beban fiskal bagi masyarakat Tasikmalaya.
Namun, proses penyaluran dana tersebut diwarnai sorotan tajam. Muncul dugaan bahwa aliran dana pinjaman tersebut menggunakan mekanisme bypass—tidak melalui Kas Daerah (Kasda) Pemkab Tasikmalaya terlebih dahulu, melainkan langsung disalurkan ke pihak rekanan. Mekanisme ini dikhawatirkan melemahkan fungsi pengawasan (check and balance) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kualitas Fisik Proyek Disorot: Jalan Cikawung–Jayamukti Hancur Seketika
Dugaan buruknya tata kelola anggaran ini langsung berdampak pada rendahnya kualitas fisik pekerjaan di lapangan. Sejumlah temuan mencolok di antaranya:
Ruas Jalan Cikawung – Jayamukti (Kecamatan Pancatengah): Proyek rekonstruksi senilai Rp6.847.100.500 yang dikerjakan oleh CV Purnama Bakti menggunakan Dana Pinjaman Daerah TA 2026 dilaporkan mengalami retak parah, amblas, dan rusak berat hanya dalam kurun waktu satu minggu pasca-pengaspalan. Pengujian teknis seperti Sand Cone dan CBR diduga diabaikan dalam pengerjaannya.
Ruas Jalan Singaparna – Leuwisari: Sejumlah titik pada badan jalan yang baru saja diperbaiki kini telah dipenuhi tambal sulam prematur.
Temuan ini memperkuat catatan kritis dari LHP BPK RI sebelumnya, yang mengindikasikan adanya kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah paket belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) akibat lemahnya pengawasan internal.
Sorotan Terhadap Dugaan Pengondisian Proyek
Selain masalah kualitas fisik, investigasi di lapangan turut mengungkap adanya indikasi pengaturan atau pengkondisian lelang proyek bernilai miliaran rupiah yang melibatkan lingkaran dekat kekuasaan. Keterlibatan oknum non-birokrat ini diduga menjadi salah satu faktor melemahnya kontrol pengawasan birokrasi di tingkat teknis.
DPRD Dinilai Bungkam, Mahasiswa Layangkan Ultimatum 3x24 Jam
Alih-alih menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara optimal, pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dinilai memilih menghindar terhadap aspirasi publik. Surat audiensi yang diajukan sejak awal November 2026 tidak mendapat respon memadai.
Sikap tersebut memicu SEMARAK PRIATIM untuk mengambil langkah tegas dengan menyatakan Mosi Tidak Percaya serta mengirimkan somasi terbuka. Organisasi mahasiswa memberikan ultimatum waktu 3x24 jam bagi para pemangku kebijakan untuk merespons tuntutan transparansi ini.
"Jika dalam waktu 3x24 jam kebenaran terus dibungkam dan para pelaku bersembunyi di balik kekuasaan, kami pastikan SEMARAK PRIATIM akan membawa berkas Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke APH dan mengkonsolidasikan gelombang massa rakyat untuk turun ke jalan, mengepung, serta menduduki Kantor DPUTRLH dan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya!" tegas Ketua Umum SEMARAK PRIATIM, Muhamad Aldi Maulana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan instansi terkait masih dalam upaya konfirmasi untuk mendapatkan hak jawab dan keseimbangan pemberitaan.

PANJANG UMUR PERLAWANAN !!!
BalasHapusPosting Komentar